KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

<p>Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres 34/P Tahun 2020. Begitu juga, kewenangan KPU dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 mengaktifan kembali anggota Umum. Kedua hal tersebut merupakan tujuan dari tulisan karena seperti diketahui bahwa belum lama telah mengeluarkan mengaktifkan sejatinya diberhentikan melalui DKPP 317-PKE-DKPP/X/2019. Pengaktifan penyelenggara pemilihan umum di tingkat pusat RI bukanlah salah satu dimiliki oleh begitu juga mengkoreksi subtansi putusan walaupun diuji yakni keputusan Presiden sebagai tindak lanjut DKPP. Karena secara tidak langsung bertentangan dengan sifat final dan mengikat menjadi dapat dikoreksi. Untuk itu urgensi adalah mengkaji masing-masing produk hukum sisi tinjauan yuridis. Mekanisme dilakukan penelitian yuridis normatif. Adapun berdasarkan hasil pembahasan 2020 mengoreksi Sedangkan komisioner mempunyai landasan jelas Undang-Undang 7 2017 tentang Peilihan Umum.</p>